LEGALITAS FATWA DSN-MUI SEBAGAI DASAR PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH
H. IMRON ROSYADI
Pendahuluan
Operasioanal produk perbankan syariah tidak dapat dipisahkan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), karena dibentuknya lembaga tersebut salah satu tugas dan wewenangnya adalah mengeluarkan fatwa yang berhubungan dengan jenis-jenis kegiatan, produk dan jasa keuangan syariah, termasuk juga bank-bank syariah. Sampai saat ini DSN telah banyak melahirkan produk fatwa dalam rangka mengawal prinsip syariah. Dari sudut ekselerasi produk yang dihasilkan, DSN MUI terhitung sangat produktif karena sejak didirikan sampai saat ini telah mengeluarkan fatwa lebih dari seratus fatwa.
Di sisi lain, sebagian ahli hukum ada yang mempertanyakan kedudukan fatwa sebagai sebagai sumber hukum dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. Pertanyaan tersebut dapat dimengerti karena fatwa tidak memiliki kekuatan mengikat dan tidaka menjadi bagian yang diatur dalam UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang dirubah dengan UU Nomor 15 tahun 29019. Dalam UU tersebut digariskan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang undangan terdiri dari (a) UUD NRI 1945; (b) Ketetapam MPR; (c) Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; (d) Peraturaan Pemerintah; (e) Peraturan Presiden; (f) Peraturan Daerah Provinsi; dan (g) Peraturan Daerah Kota/Kabupaten. Kekuatan hukum masing-masing peraturan perundang-undangan tersebut sesuai denga hierarkinya, artinya penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Selain peraturan perundang-undangan tersebut, ada beberapa peraturan yang diakui keberadaanya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yaitu peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Yudisial (KY), Bank Indonesia (BI), Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Peraturan Perundang-undangan tersebut diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
Berdasarkan hal yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa fatwa bukan bagian dari peraturan perundang-undangan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Di sisi lain, dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, terutama sengketa yang melibatkan perbankan syariah, selalu bersentuhan dengan fatwa DSN-MUI. Hal tersebut dapat dimaklumi karena dari fatwa tersebut nilai-nilai prinsip syariah produk perbankan syariah bersumber. Pihak-pihak yang bersengketa, dalam gugatan ataupun jawabannya, seringkali menjadikan fatwa DSN-MUI sebagai dasar bahwa pihak lawan telah melanggar dalam perkara a quo. Tulisan ini bermaksud mengupas kedudukan fatwa DSN-MUI sebagai fokus kajian dalam kaitan sebagai sumber hukum dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.
Kedudukan Fatwa Dalam Ilmu Hukum Islam
Sebelum mengupas lebih lanjut, akan dijelaskan terlebih dahulu pengertian fatwa. Kata “fatwa” bermakna petuah, nasihat, jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum. Sedangkan ifta’ berasal dari akar kata yang sama dalam bentuk kata kerja yang berarti memberikan penjelasan hukum atau keputusan. Al-Syatibi mendefinisikan fatwa sebagai keterangan tentang hukum syara’ yang tidak mengikat untuk diikuti. Sedangkan menurut Yusuf Qardawi, fatwa adalah keterangan mengenai hukum syara’ dalam suatu persoalan sebagai jawaban atas suatu pertanyaan yang diminta oleh orang yang membutuhkan (mustafi) baik secara perseorangan ataupun kolektif. Dari definisi yang telah dipaparkan para ahli hukum Islam tersebut, fatwa secara sederhana dapat dipahami sebagai suatu jawaban atas suatu kejadian berdasarkan permintaan seseorang atau kelompok.
Pada awal perkembangannya, fatwa diberikan oleh ulama yang tidak diragukan kemampuannya tentang satu atau beberapa masalah yang dimintakan. Generasi ulama pasca imam mazhab (Hanafi, Malik, Syafii dan Ibn Hanbal) adalah generasi yang mulai memperkenalkan tradisi hukum fatwa. Dalam tradisi pemikiran hukum Islam, fatwa merupakan salah satu produk pemikiran hukum yang lahir dari para ahli hukum selain fikih. Beberapa kitab yang menghimpun fatwa ulama besar di antaranya adalah kitab Zahir al-Riwayah yang merupakan kitab kumpulan fatwa imam Abu Hanifah yang disusun oleh muridnya yang bernama Muhammad bin Hasan al-Syaibani, kitab al-Mudawwanah al-Kubro, merupakan kumpulan fatwa imam Malik yang disusun oleh Abd Salam bin Said al-Tanukhi, kitab Majmu’ al-Fatawa, yang merupakan kumpulan fatwa Ibn Taimiyah yang disusun oleh Muhammad bin Abd al-Rahman al-Qasim, kitab al-Fatawa karangan Mahmud Syaltut, kitab Yas alunaka fi al-Din wa al-Hayah, karangan Ahmad Syarbashi, kitab al-Fatawa karangan Mutawall al-Sya’rowi, kitab al-Fatawa, karangan Yusuf al-Qardawi, dan lain-lain. Ketiga terahir yang disebutkan adalah para Guru Besar dari Universitas al-Azhar, Mesir.
Kegiatan memberi dapat dilakukan secara individu dan kolektif, keduanya sejatinya merupakan proses penggalian hukum melalui metode ijtihad, sehingga sebuah fatwa yang dihasilkan oleh suatu lembaga pada hakikatnya harus dipandang sebagai hasil ijtihad kolektif (jama’i). Apabila pemberi fatwa berbentuk lembaga Pada dasarnya fatwa dihasilkan melalui diskusi yang terdiri dari para ahli di bidanganya masing-masing. Fatwa sebagai jawaban hukum atas kebutuhan umat, terbebas dari berbagai kepentingan, sehingga hasilnya benar-benar menjadi dambaan umat. Oleh karena fatwa merupakan jawaban atas kebutuhan hukum, maka kelahiran fatwa didahului oleh pertanyaan atau kegelisahan masyarakat maupun perorangan atas status hukum peristiwa tertentu. Dengan demikian dari sudut pandang substansinya antara fatwa dan fikih sama-sama sebagai hasil ijtihad ulama sebagai ahli hukum Islam, hanya saja kelahiran fikih tidak didahului oleh pertanyan masyarakat atau perorangan, sedangkan fatwa dimulai dengan permintaan.
Baik fatwa maupun fikih sama-sama merupakan ilmu yang memiliki bidang garap sebagai ilmu terapan (al-ahkam al-amaly). Mujtahid melakukan istinbath hukum dalam berbagai kasus baik diminta atau tidak, yang kemudian dibukukan dalam kitab fikih. Mufti melakukan istinbath hukum terhadap persoalan yang dimintakan fatwa kepadanya. Karena merupakan bidang garapnya adalah ahkam amali maka fatwa maupun fikih memiliki kaitan erat dengan konteks kehidupan yang nyata dan terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan hal tersebut para ahli hukum Islam memberikan ruang lingkup fikih (termasuk fatwa) sebagai ilmu yang berkaitan dengan hukum syara’ tentang kehidupan sehari-hari yang diambil dari sumbernya secara detail (al-Ilm bi al ahkam al-syarr’iyyah al-amaliyah al- muktasab min al-adillatiha al-tafsiliyah).
Ali Yafi, mengemukakan ada tiga hal yang menjadi essensi fikih. Pertama, fikih itu adalah ilmu garapan manusia (al- ilm al-muktasab), karena merupakan ilmu muktasab, maka peran penalaran (ra’yi) mendapat tempat dan diakui dalam batas-batas tertentu. Kedua, fikih obyek garapannya adalah al-Ahkam al-Amaliyah. Dengan kata lain ia terkait dengan pengaturan dan penataan perbuatan atau kegiatan manusia yang bersifat positif dan riil, tidak bersifat teoritis seperti halnya garapan ilmu kalam (aqidah). Ketiga, sumber pokok fikih adalah wahyu (syara’) dalam bentuknya yang rinci (tafsli) baik dari al-Qur’an maupun al-Sunnah.
Sebagai suatu ilmu dihasilkan melalui proses ijtihadi, fikih dan fatwa kebenaranannya memiliki bersifat dhanny (probability) dan sangat kaya akan perbedaan pendapat. Berdasarkan kenyataan yang demikian, Rifyal Ka’bah mengatakan bahan tradisi pemikiran hukum Islam terbiasa dengan pluralime yang secara tidak langsung melahirkan ajaran toleransi. Pluralime justru menghadirkan kemudahan bagai masyarakat dalam menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupannya, dengan mengikuti mana yang paling sesuai. Sedangkan bagi pemerintah dapat memberikan pilihan penyelesaian hukum yang paling sesuai dan maslahat, sebagaimana kaidah yang berbunyi bahwa kebijakan pemimpin (imam) harus didasarkan pada kemaslahatan (تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة ).
Fatwa dan fikih tidak dapat dijadikan solusi dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi di masyarakat. Pelaksanaan hukum yang dihasilkan fatwa maupun fikih hanya sebatas kesadaran induvidual. Keduanya juga tidak bisa dijadikan dasar dalam menyelesaikan perbedaan yang ada karena tidak memiliki kekuatan mengikat berdasarkan prinsip hasil ijtihad tidak dapat membatalkan ijitihad lain ( الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد ). Oleh karena itu diperlukan campur tangan negara untuk memberikan kekuatan melalui proses taqnin yakni proses legislasi menjadi qanun (paraturan perundang-undangan). Dalam sejarah, pen-taqnin-an ke dalam sebuah qanun dengan format dan susunan modern terjadi pertama kali terjadi pada saat pemerintahan Turki Usmani yang kemudian diberi nama Majalla al- Ahkam al-adliyah. Tidak berlebihan apabila diikatakan bahwa, Majalla al- Ahkam al-adliyah merupakan qanun yang disusun pertamakali mengikuti bentuk dan susunan mirip dengan susunan pada hukum Romawi (Romawi Law System).
Legalaitas Fatwa DSN-MUI Bidang Perbankan Syariah
Berlakunya Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, menjadi pintu masuk beroperasinya perbankan syariah di Indonesia, melalui pengaturan perbankan berdasarkan prinsip bagi hasil. Meskipun undang-undang tersebut tidak menyebut kata “syariah” namun maksudnya telah jelas bahwa yang dimaksud adalah praktik perbankan yang menggunakan prinsip syariah. Penggunaan kata “syariah” baru disebutkan secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan secara jelas bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah.
Persoalan yang kemudian muncul adalah siapa yang dimaksud dengan lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa di bidang syariah tersebut. Institusi regulator yang mempunyai otoritas mengatur dan mengawasi lembaga keuangan syariah, yang waktu itu berada di tangan Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan, keduanya sudah barang tentu tidak dapat melaksanakan otoritasnya dibidang syariah. Kedua lembaga pemerintahan tersebut tidak memiliki otoritas untuk merumuskan prinsip-prinsip syariah secara langsung dari teks-teks keagamaan dalam bentuk regulasi. Oleh karena itu pasal 26 diaturlah lembaga yang memiliki otoritas untuk memberikan fatwa berkaitan dengan prinsip syariah adalah MUI. Secara tegas Pasal 26 ayat (2) berbunyi “Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia”.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berdiri pada tanggal 7 Rajab 1395 Hijriyah, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 masehi, merupakan organisasi yang mewadahi ulama, zu’ama dan cendekiawan Islam. Salah satu fungsi dibentuknya MUI adalah memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan masyarakat. Khittah pengabdian MUI telah dirumuskan lima fungsi dan peran MUI, diantranya adalah sebagai pemberi fatwa (mufti).
Sejalan dengan menggeliatnya sektor ekonomi dan komitmen untuk memandu umat agar ber-muamalah secara halal, maka MUI menganggap perlu untuk mendirikan Dewan Syariah Nasional (DSN) yang bertugas mengeluarkan fatwa yang berhubungan dengan jenis-jenis kegiatan, produk dan jasa keuangan syariah, termasuk juga bank-bank syariah. Berdasarkan SK Nomor Kep/MUI/II/1999 tanggal 10 Pebruari 1999 secara resmi DSN-MUI terbentuk, dengan tugas dan fungsi sebagai berikut; (a) mengeluarkan fatwa tentang ekonomi syariah untuk dijadikan pedoman bagi praktisi dan regulator; (b) menerbitkan rekomendasi, sertifikasi dan syariah approval bagi lembaga keuangan dan bisnis syariah; (c) melakukan pengawasan aspek syariah atas produk/ jasa di lembaga keuangan/bisnis syariah melalui DSN.
Atas dasar tugas dan fungsi tersebut, DSN berkaitan dengan produk/ jasa lembaga keuangan/ bisnis syariah, berwenang :
1. Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait;
2. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia;
3. Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada suatu lembaga keuangan dan bisnis syariah;
4. Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri;
5. Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional;
6. Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.
Berdasarkan hal tersebut, dalam melihat dan memaknai fatwa DSN harus dipahami sebagai amanat yang ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan yakni UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dari sudut pandang ini, selayaknya fatwa DSN-MUI dipandang memiliki legalitas yang diakui dan diperlakukan sebagai ketentuan hukum yang setara dengan subtansi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 itu sendiri. Jika tidak dipahami demikian, maka tidak ada bedanya antara perbankan konvensional dengan perbankan syariah. Hal yang membedakan antara dua sistem tersebut adalah prinsip syariah, sedangkan penerapan prinsip syariah, lembaga yang ditunjuk memberi garansi adalah MUI. Kalau lembaga yang tunjuk memberi garansi ke-syariah-an itu, produknya tidak diakui secara hukum, maka hakikatnya sama dengan meniadakannya.
Alasan lain yang membuat fatwa DSN-MUI harus dipahami berbeda dengan fatwa pada umumnya adalah, bahwa fatwa DSN-MUI selalu diambil alih subtansinya oleh otoritas terkait dengan perbankan. Baik Bank Indonesia (BI) maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menempatkan fatwa DSN sebagai suatu yang urgen untuk menjamin sistem yang diterapkan benar-benar sesuai syariah, dengan menindak lanjuti fatwa dalam bentuk peraturan. Gubernur Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bank Indoensia Nomor 10/32/PBI/2008 Tentang Komite Perbankan Syariah, antara lain dijelaskan tentang tugas Komite adalah membantu Bank Indonesia dalam; (a) menafsirkan fatwa MUI yang terkait dengan perbankan syariah; (b) memberikan masukan dalam rangka implementasi fatwa ke dalam Peraturan Bank Indonesia; (c). melakukan pengembangan industri perbankan syariah.
Sebagai contoh fatwa DSN MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna, memberikan beberapa ketetuan jual beli istishna yang harus dipatuhi agar jual beli yang dilakukan sesuai dengan prinsip syaraiah. Substansi dari fatwa DSN tersebut kemudian dijabarkan dalam regulasi yang dibuat oleh Bank Indonesia, sebagaimana termuat dalam pasal 13 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005. Demikian juga Fatwa No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal, substansinya dituangkan kembali dalam bentuk regulasi oleh lembaga terkait, terahir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
Berdasarkan uraian tersebut, maka jelaslah bahwa fatwa DSN-MUI memiliki kedudukan yang kuat, di samping keberadaannya ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan terkait, yaitu UU Nomor 21 tahun 2008, substansi fatwa yang dikeluarkan menjadi substansi regulasi yang dikeluarkan oleh otoritas yang bersangkutan. Meskipun fatwa yang dikeluarkan bukan termasuk bagian dari hierarki peraturan perudang-undangan sebagaimana dimaksud oleh UU Nomor 12 tahun 2011, namun oleh karena substansinya dilegitimasi melalui peraturan perundang-undangan, secara substansi memiliki kekuatan mengikat. Dalam penyelesaian sengketa di pengadilan fatwa DSN-MUI substansinya menjadi atau dianggap sama dengan hukum abstrak (in abstracto) dapat dijadikan sumber hukum guna mengurai sengketa yang terjadi untuk menemukan hukum konkrit (in concreto). Meskipun demikian pencatuman dasar fatwa DSN-MUI dalam penyelesaian kasus ekonomi syariah di pengadilan agama, hendaknya dihubungkan dengan regulasi lain yang substansinya diambil dari fatwa DSN-MUI.
Kesimpulan
Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI di bidang perbankan syariah meskipun produknya diformulasikan sebagai fatwa, namun berbeda dengan kebanyakan fatwa pada umumnya yang tidak mempunyai kekuatan mengikat. Hal yang membedakan fatwa DSN MUI dengan fatwa lain pada umumnya, karena eksistensinya ditunjuk oleh UU Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Di samping itu hal tersebut, substansi fatwa DSN-MUI juga mendapatkan legitimasi dari lembaga terkait (Otoritas Jasa Keuangan). Meskipun demikian pencatuman dasar fatwa DSN-MUI dalam penyelesaian kasus sekonomi syariah di pengadilan agama, hendaknya dihubungkan dengan regulasi lain yang substansinya diambil dari fatwa DSN-MUI. Wallahu a’lam bi al-showab.
Daftar Pustaka
Abdul Aziz Dahlan, et all, Ensiklopedi Hukum Islam , Jilid , Jakarta, Van Hove, 1999
Ali Yafi, Ke Arah Kontektualisasi Fiqih, dalam majalahm MIMABR HUKUM No. 13, Jakarta, Ditbenbapera Islam DEPAG, 1994.
Al-Mawardi, Al-Ahkam al-Sulthaniyah,wa wilayah al-Diniyah, Kairo Mesir, Mustafa al-Babi al-Halabi, 1973.
Asni, Pembaharun Hukum Islam di Indonesia, Jakarta, Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012.
Idris Abdul Fatah, Menggugat Istinbath Hukum Ibnu Qayyim, Semarang, Pustaka Zaman, 2007.
Jalan al-Din Abd al-Rahman al-Sayuthi, Al-Asybah wa al-Nadza'ir fi Qawaid al-Fiqh al-Syafi’i, Damaskus, Dar al-Fikr, ttp.
M. Cholil Nafis, Teori Hukum Ekonomi Syariah, Jakarta, UI Press, 2011.
https://dsnmui.or.id/ diakses tanggal 20 Juni 2017.
Ma’ruf Amin, Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam, Jakarta, Elsas, 2008.
Rifyal Ka’bah, Penegakan Syariat Islam di Indonesia, Jakarta, Rifyal Ka’bah Fundation, 2016.
Rohadi Abdul Fatah, Analisis Fatwa Keagamaan Dalam Fikih Islam, Jakarta, Bumi Aksara, 2006
UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
UU Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
Tajul Arifin, et all, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam, ( Bandung; Kiblat Press, 2002).
M. Cholil Nafis, Teori Hukum Ekonomi Syariah, Jakarta, UI Press, 2011.
UU Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pebankan Syariah.
UU Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Peraturan Bank Indonesia Nomor10/32/PBI/2008 Tentang Komite Perbankan Syariah
0 Comments